ACEHTRENDCO, Meulaboh - Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang ingin maju melalui jalur persorangan (independen) di Pilkada 2017, sudah harus Dari total usulan sekitar 1.600-an orang yang kita usulkan, Alhamdulillah yang sudah lolos verifikasi untuk sementara mencapai 842 orang," kata Ketua Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Barat Iskandar di Meulaboh, hari ini. Calon penerima bantuan tersebut, kata Iskandar, ditetapkan dalam dua Surat Keputusan Bupati Aceh Barat masing Bupati Aceh Barat H Ramli MS menolak rencana pemekaran Kota Meulaboh, untuk dimekarkan menjadi calon daerah otonomo baru (CDOB).Ramli menilai, rencana pemekaran tersebut dinilai belum layak. "Selain belum ada kestabilan ekonomi di daerah, pemekaran hanya akan membebani keuangan negara," kata Ramli, melansir Antara, Rabu (6/4/2022). Penelitianmengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh Mukhtarul Ihksan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala,2016) yaitu tentang "Keterlibatan Pengusaha dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Tentang Pemilihan dan Kepemimpinan T.Alaidinsyah Sebagai Bupati Aceh Barat Untuk Periode 2012-2017)". Sehinggasejumlah nama-nama pejabat di Aceh Utara dan Provinsi Aceh, sudah bermunculan sebagai calon penjabat (Pj), Bupati Aceh Utara untuk masa jabatan 2022 sampai 2024. Menanggapi hal tersebut Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali yang di konfirmasi Kamis (07/07/2022) Mengatakan bahwa nantinya PJ bupati adalah orang yang mengerti cara mengirim al fatihah untuk seseorang yang masih hidup. Laporan Jafaruddin I Aceh Utara – Partai Keadilan Sejahtera PKS Aceh Utara merekomendasikan para tokoh di Aceh Utara sebagai bakal calon bupati Aceh Utara pada tahun 2024. Rekomendasi itu dihasilkan dalam rapat kerja daerah rakerda yang diadakan pada Minggu 23/6/2021, di Balai Panglateh Lhoksukon, Aceh Utara. Masing-masing nama balon Bupati Aceh Utara yang direkomendasikan untuk 2024 yakni Tgk Muhammad Nur mantan calon legislatif DPR RI dari PKS. Kemudian Zulkarnen SPd Ketua DPD PKS Aceh Utara, Fauzi Yusuf Wakil Bupati Aceh Utara saat ini dari Partai Aceh. Selain itu, Fakhrurazi H Cut FRozi politisi PPP yang kini menjadi anggota DPR Aceh, selanjutnya H Ismail A Jalil Ayah Wa politisi Partai Aceh yang kini juga menjadi anggota DPR Aceh. Sedangkan yang terakhir Saifuddin, SSos MAP politisi PKS yang juga Sekretaris MPD PKS Aceh Utara dan kini menjabat anggota DPRK Aceh Utara. • Super Flower Blood Moon, Jadikan Bumi Paling Terang dan Paling Gelap pada 26 Mei 2021 “Pun demikian tidak tertutup kemungkinan muncul nama-nama baru nantinya,” ujar Ketua PKS Aceh Utara, Zulkarnen dalam siaran pers yang diterima Senin 24/5/2021. Dalam Rakerda tersebut, PKS Aceh Utara juga merekomendasikan dua hal lainnya. Rekomendasi yang kedua, PKS Aceh Utara menargetkan menang dan mendapatkan pimpinan DPRK Aceh Utara 2024 nanti. “Kami tidak menyebutkan target jumlah kursi tapi kami akan berkomitmen mendapatkan pimpinan, boleh jadi Wakil Ketua atau Ketua DPRK, tidak Ada yang tidak mungkin,” ujar Zulkarnen. Adapun rekomendasi, ketiga, PKS Aceh Utara memperteguhkan komitmen anggota Partai untuk meningkatkan pelayanan dan pembelaan terhadap rakyat Aceh Utara. “Kami akan tetap bersama rakyat,” pungkas Zulkarnen. Selain itu Panitia Pelaksana rakerda PKS Aceh Utara Denni Safrizal menyampaikankegiatan tersebut dibuka Ketua DPW PKS Aceh Surianto, Lc MA hadiri Pengurus DPW PKS Aceh, Andifal Susanto, Zulkarnen yang juga Ketua DPD, serta dua anggota DPRK Aceh Utara Saifuddin serta Zulkifli.* Laporan Sa'dul Bahri Aceh Barat MEULABOH – Majelis Aneuk Beut Aceh Barat MABAB, meminta Kemendagri dapat menunjuk Pj Bupati Aceh Barat yang peduli akan Syariat Islam. Pasalnya, pemberlakukan Syariat Islam di Aceh berjalan pasca lahirnya Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun penerapan Syariat Islam di Aceh Barat sudah berjalan, namun masih saja terjadi pelanggaran untuk itu evaluasi sangat dibutuhkan dalam rangka menerapkan Syariat Islam secara Kaffah di Bumi teuku umar tentu hal ini merupakan PR besar bagi Pj Bupati nantinya terutama Dinas Syariat Islam selaku pengemban amanah Qanun No 6 Tahun 2014. “Kami berharap ke depan Pj Bupati Aceh Barat mampu melakukan terobosan-terobosan cerdas, baik secara regulasi maupun kegiatan pembangunan dengan menjadikan syariat Islam sebagai nilai-nilai dasar dalam pembangunan Aceh,” harap Ketua MABAB Aceh Barat, Tgk Mahrizani. Disisi lain, Pj bupati juga diminta harus bisa menghubungkan nilai syariat Islam dalam semua sektor pembangunan dan menerapkan prinsip halal haram bukan pada makanan saja, tapi juga hadir pada isu infrastruktur, sosial, ekonomi dan pelayanan publik. “Kami juga berharap agar Kementerian Dalam Negeri Kemendagri agar menunjuk Pj Bupati yang bisa menjaga kepentingan Aceh Barat dalam menjaga Syariat Islam,” kata Tgk Mahrizani.* Baca juga Robot Pintar Masjidil Haram Siap Baca Quran, Kumandangkan Azan dan Khutbah Meulaboh ANTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan akan menerima sebanyak 806 orang formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS dan formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja P3K guru dan non guru tahun 2021. “Kami berharap penerimaan formasi CPNS dan formasi P3K tahun ini, akan mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja di pemerintah daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Teuku Fadli di Meulaboh, Jumat. Ia merincikan, dari total 806 orang formasi yang dibuka dan telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ada pun rincian penerimaan tersebut terdiri dari formasi CPNS sebanyak 306 orang. Kemudian untuk formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja P3K Guru sebanyak 424 orang. Sedangkan untuk formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja P3K non guru, kata dia sebanyak 76 orang. Sedangkan jadwal pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar CPNS, P3K guru dan no guru, kata Teuku Fadli, dijadwalkan beberapa tahapan tes akan dilaksanakan sejak bulan Juli hingga Oktober 2021 mendatang. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap penerimaan formasi CPNS dan P3K guru dan non guru pada tahun 2021, akan mampu mengakomodir tugas pemerintah daerah guna melayani berbagai kebutuhan publik di daerah itu. Selain itu, penerimaan CPNS pada tahun ini juga diharapkan akan memberikan peluang kerja baru kepada putera-puteri daerah setempat di tengah pandemi COVID-19. DATA SENSUS Beranda » Kegiatan Statistik » Open Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan Sensus Pertanian ST2023 BPS Kabupaten Aceh Barat Sosial dan Kependudukan Ekonomi dan Perdagangan Pertanian dan Pertambangan Open Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan Sensus Pertanian ST2023 BPS Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia Nomor B-552/03300/ tanggal 30 Mei 2023 Perihal Rekrutmen Petugas Pengolahan Data Sensus Pertanian 2023 ST2023. Maka menindaklanjuti hal tersebut BPS Kabupaten Aceh Barat akan melakukan perekrutan Petugas Pengolahan Data Sensus Pertanian 2023. Untuk pengumuman lengkap dan pendaftaran, silahkan klik link disini “Kami berharap nantinya para penerima bantuan dari pemerintah, dapat memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan,” kata ANTARA - Badan Reintegrasi Aceh BRA Kabupaten Aceh Barat mengusulkan bantuan tanah perkebunan untuk orang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka GAM, tahanan politik, narapidana politik, masyarakat kurang mampu dan korban imbas konflik ke Badan Pertanahan Negara BPN kabupaten setempat. “Dari total usulan sekitar orang yang kita usulkan, Alhamdulillah yang sudah lolos verifikasi untuk sementara mencapai 842 orang,” kata Ketua Badan Reintegrasi Aceh BRA Kabupaten Aceh Barat, Iskandar di Meulaboh, Selasa. Calon penerima bantuan tersebut, kata Iskandar, ditetapkan dalam dua Surat Keputusan Bupati Aceh Barat masing-masing Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Lahan Perkebunan Bagi Mantan Kombatan, Tahanan Politik, dan Narapidana Politik pada Koperasi Produsen Aceh Gemilang Meulaboh 14 Juni 2022. Kemudian Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 369 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Penerima Lahan Perkebunan Bagi Komunitas Imbas Konflik Aceh dan Masyarakat Kurang Mampu pada Koperasi Produsen Aceh Gemilang Meulaboh, 14 Juni 2022. Ia menjelaskan, para calon penerima bantuan tersebut sebelumnya diusulkan oleh Badan Reintegrasi Aceh BRA dan Komite Peralihan Aceh KPA Kabupaten Aceh Barat, kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat guna mendapatkan surat keputusan dari Bupati Aceh Barat. Setelah mendapatkan SK dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, calon penerima bantuan tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pertanahan Negara BPN Kabupaten Aceh Barat guna dilakukan verifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Iskandar mengatakan, sesuai hasil verifikasi, untuk sementara calon penerima yang lolos verifikasi untuk mendapatkan bantuan tanah perkebunan tersebut saat ini mencapai 842 orang. “Kami berharap nantinya para penerima bantuan dari pemerintah, dapat memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan,” kata Iskandar. Ia mengatakan calon penerima tersebut murni diusulkan oleh Badan Reintegrasi Aceh BRA Kabupaten Aceh Barat dan Komite Peralihan Aceh KPA Kabupaten Aceh Barat. “Usulan nama calon penerima bantuan ini sepenuhnya murni usulan KPA dan BRA Aceh Barat, tidak ada pihak lain yang terlibat termasuk pemerintah daerah,” kata Iskandar Teuku Dedi IskandarEditor Agus Setiawan COPYRIGHT © ANTARA 2022

calon bupati aceh barat