Demokratadalah salah satu partai pengusung Achmad Syafii sebagai Bupati Pamekasan periode 2013-2018. Ini adalah kepala daerah kedua dari Demokrat di Jatim yang tersangkut hukum di KPK. Sebelumnya, Wali Kota Madiun nonaktif sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat setempat, Bambang Irianto, juga berurusan dengan KPK. LaporanAudit BPK yg bersumber dari APBN 2010; DPP Partai Gerindra. Laporan Keuangan Audited 2019; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2020; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2019; Laporan Keuangan Audited 2015; Laporan Keuangan Audited 2011-2012; Laporan Keuangan Audited 2013-2014; Pamekasan(Media Madura) - Bakal Calon Bupati Pamekasan Rudi Susanto mengincar Ketua DPC Partai Gerindra sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Pamekasan untuk maju pada Pilkada Pamekasan yang akan digelar pada 27 Juni 2018. Rudi juga meyakini, dirinya masih akan mendapatkan rekomendasi dari sejumlah GerindraResmi Pecat M Taufik dari Keanggotaan Partai. Lewat Jakarta e-Prix 2022, Bank DKI Perkenalkan JakOne Pay Bupati Pamekasan Achmad Syafii dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8). Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi pada operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih Kemudiandi tahun ini, pihaknya memiliki program tambahan yakni seluruh siswa SMA di Kabupaten Pamekasan akan dilakukan tes dan akan ia lirik prihal prestasinya. "Seluruh siswa di jenjang SMA sederajat yang ada di Kabupaten ini akan kita tes dan kita tanya cita-citanya dari masing-masing," paparnya. cara mengirim al fatihah untuk seseorang yang masih hidup. Laporan Wartawan Kuswanto Ferdian PAMEKASAN - Empat partai pengusung pasangan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Wakil Bupati Pamekasan, Rajae Berbaur, telah menyerahkan dua nama pengganti almarhum Wabup Rajae yang wafat pada Desember 2020 lalu. Dua nama calon Wakil Bupati Wabup Pamekasan yang diusulkan partai pengusung ini yaitu Dr. Ir H RB Fatah Yasin dan Drs. H. Agus Mulyadi Dua nama itu, telah diserahkan kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam oleh empat partai pengusung, meliputi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Ketua Koalisi Partai Pengusung Pasangan Berbaur, Ali Wafa Subki menjelaskan, diputuskannya dua nama itu telah melalui hasil dari pendalaman dan pemikiran yang mendalam. Kata dia, dua nama Cawabup Pamekasan ini diusulkan berdasarkan keputusan tertinggi di masing-masing partai koalisi. Baca juga Bupati Pamekasan Bakal Stafkan Kepala Sekolah yang Tak Berprestasi, Bagi Tips Sekolah Berdaya Saing Namun, sebelum memutuskan dua nama tersebut, partai koalisi telah melakukan pendalaman terhadap beberapa tokoh atas dasar masukan partai, tokoh masyarakat, dll. "Beberapa nama itu diusulkan dengan beberapa poin, akhirnya mengerucut kepada dua nama," kata Ali Wafa Subki saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa 25/1/2022. Menurut dia, sebelum dua nama tersebut diputuskan sebagai pengganti almarhum Wabup Rajae, sempat muncul nama lain yang turut diusulkan termasuk nama para ketua partai pengusung, dan beberapa fungsionaris partai koalisi. Selain itu, juga sempat ada nama tokoh agama, dan birokrat yang sebelumnya ikut diusulkan sebagai pengganti almarhum Wabup Rajae. Namun, di antara banyak nama yang telah diusulkan oleh partai koalisi itu, akhirnya mengerucut menjadi dua nama. Pendapat Ali Wafa, dua nama yang telah diusulkan ini sangat pantas sebagai pengganti almarhum Wabup Rajae. Sebab, kedua tokoh ini punya pengalaman, kapasitas, kualitas, kelebihan memimpin dan kekurangan masing-masing. Menurut dia, bila nantinya terdapat penolakan dari masyarakat di antara dua nama calon Wabup Pamekasan yang telah diusulkan itu merupakan hal biasa dalam dunia politik. Dua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pamekasan, Jawa Timur, berkomitmen untuk menggelar kampanye secara damai, selama tahapan pelaksanaannya berlangsung hingga 23 Juni 2018. Komitmen kedua pasangan Calon Bupati-Cawabup Pamekasan untuk Pilkada 23 Juni 2017, disampaikan pada acara deklarasi kampanye damai tanpa kekerasan, berita bohong dan politik uang yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Minggu 18/2. Ribuan orang dari institusi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga di tingkat desa hadir dalam acara deklarasi ini. Tim pemenangan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk perwakilan pengurus partai pengusung juga diundang hadir oleh KPU Pamekasan, termasuk perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh ulama, se-Kabupaten Pamekasan. Ada empat hal yang menjadi komitmen pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPU Pamekasan itu. Pertama, siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, siap melaksanakan kampanye pemilihan daerah tahun 2018 yang damai, demokratis, dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih. Ketiga, siap melaksanakan kampanye pemilihan daerah tahun 2018 tanpa hoax, politisasi Sara dan praktik politik uang. Sedangkan pada poin keempat, keduanya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pamekasan ini berjanji akan tunduk dan patuh pada berbagai jenis ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah memandu secara langsung deklarasi kampanye damai yang digelar dalam rangka menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Pamekasan itu. Usai pembacaan deklarasi, Ketua KPU bersama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan serta Ketua KPU Pamekasan Abdullah Saidi melakukan pelepasan burung merpati. Pelepasan burung ini, menandai pelaksanaan deklarasi kampanye damai di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar pada 27 Juni 2018. Dua PasanganDeklarasi kampanye damai yang digelar di area Monumen Arek Lancor, Kota Pamekasan, Madura, Ahad itu dihadiri oleh dua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pamekasan, masing-masing Badrut Tamam-Raja`e Berbaur dengan nomor urut 1 dan Kholilurrahman-Fathor Rohman Kholifah dengan nomor urut 2. Pasangan Calon "Berbaur" diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Gerindra. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan Partai Demokrat. Kedua calon bupati yang akan bersaing pada Pilkada Pamekasan 27 Juni 2018 itu masih memiliki hubungan famili, yakni antara paman dan ponakan, bahkan keduanya berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, yakni Kholilurrahman dan Badrut Tamam juga merupakan wakil rakyat yang terpilih pada pemilu 2014 dari PKB. Kholilurrahman menjadi wakil rakyat di tingkat pusat yakni DPR RI untuk daerah pemilihan dapil XI Madura, sedangkan Badrut Tamam menjadi wakil rakyat di tingkat Jawa Timur atau DPRD Jatim, juga dari dapil XI Madura. Hanya saja, dari dua calon bupati itu, yang resmi direkomendasi partai ialah Badrut Tamam, sedangkan Kholilurrahman tidak. "Kami tidak merekomendasikan Kholilurrahman, karena yang bersangkutan sebenarnya sangat kami butuhkan di DPP PKB pusat," kata Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam sebuah kesempatan. Namun, Kholilurrahman tidak terima dengan keputusan PKB?itu, sehingga ia menggalang dukungan dari partai lain, hingga akhirnya yang bersangkutan juga bisa maju pada pilkada 2018 ini berkat dukungan PPP, Demokrat, Nasdem dan Partai Golkar. Sebenarnya, ada tiga pasangan yang mendaftar ke KPU Pamekasan sebelum institusi ini menetapkan pasangan calon pada 11 Februari 2018, dari calon perseorangan, yakni Marzuki dan Hariyanto Waluyo Mahar. Hanya saja, calon ini ditolak oleh KPU Pamekasan, karena tidak memenuhi persyaratan minimal berkas administrasi yang disetorkan ke KPU oleh pasangan tersebut. Massa pendukung Mahar sempat berunjuk rasa ke KPU Pamekasan, bahkan memproses secara hukum keputusan KPU ke PTUN, akan tetapi, hasilnya tetap nihil, sehingga pasangan akademisi dan mantan kepala desa ini gagal menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan untuk pilkada 2018. Pentingnya Deklarasi DamaiKetua KPU Kabupaten Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, deklarasi kampanye dama Pilkada Pamekasan penting digelar sebagai salah satu upaya agar pelaksanaan pilkada bisa berlangsung aman, kondusif dan sesuai harapan. "Jadi, deklarasi yang kami gelar ini sebagai bentuk peneguhan komitmen yang perlu diketahui oleh publik dan oleh karenanya pasangan calon kita undang," ujar Hamzah. KPU bukan satu-satunya institusi yang menggelar deklarasi pilkada damai. Sebelumnya, komunitas wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pamekasan juga menggelar deklarasi pilkada damai, saat momentum Hari Pers Nasional HPN 2018. Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilu Panwalu Kabupaten Pamekasan mengikuti upaya kelompok profesi wartawan ini, dengan menggelar deklarasi pilkada anti-politik uang, politisasi Sara dan kampanye hitam atau berita hoax. "Semakin banyak kelompok masyarakat yang mendeklarasikan komitmennya untuk melaksanakan pilkada damai, maka dorongan untuk melaksanakan pilkada sesuai dengan ketentuan, dan tanpa kecurangan, tentuanya akan semakin kuat," ujar Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah. Instansi terkait seperti Polres Pamekasan menilai, deklarasi damai yang telah digelar selama ini merupakan kegiatan positif untuk menguatkan komitmen kepada masyarakat Pamekasan, secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum pada pilkada serentak yang ada digelar 27 Juni 2018 nanti. * PAMEKASAN – Koalisi partai pengusung pasangan Bupati Pamekasan dan Wakil Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam – Raja’e Berbaur melakukan sowan ke sejumlah tokoh masyarakat, tokoh ormas, dan dialog dengan forum koordinasi pimpinan daerah Fokorpimda, hingga elit politik. Hal ini dilakukan terkait pengisian posisi Wakil Bupati Wabup Pamekasan yang lama terjadi kekosongan. Wakil Bupati Pamekasan Raja’e meninggal dunia pada akhir Desember 2020 dan hingga kini belum ada kepastian pengisian posisi wabup Pamekasan. Kali ini, gabungan koalisi terdiri dari ketua partai dan sekretaris partai di Pamekasan mendatangi Ketua Dewan Suro Partai Bulan Bintang PBB Pamekasan, H Sholehoddin, di rumahnya, di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Sabtu 26/6/2021 malam. Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Amanat Nasional PAN Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Gerindra. Selain Sholehoddin yang menemui langsung, gabungan koalisi pengusung juga ini ditemui, Ketua DPC PBB Pamekasan, Hamdi dan Sekaris DPC PBB Pamekasan, Moh Khomarul Wahyudi. Hamdi dan Moh Khomarul Wahyudi merupakan anggota DPDR Pamekasan. Seusai sowan, Heru Budi Prayitno, Ketua Dewan Pimpinan DPD PAN Pamekasan, yang juga juru bicara tim Berbaur, mengatakan, berkaitan dengan pergantian Cawabup Pamekasan, pihaknya melakukan pendalam dengan meminta masukan kepada tokoh masyarakat, tokoh ormas, elit politik, partai. Termasuk nanti juga silaturrahmi dengan Kapolres Pamekasan, Dandim Pamekasan, Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah. Heru mengungkapkan, langkah koalisi menemui sejumlah tokoh itu, demi menciptakan suasana Pamekasan yang damai, sejuk dan kondusif. Politik tanpa gaduh. Sehingga saran dan masukan dari sejumlah tokoh di Pamekasan ini, diperlukan dan juga menjadi pertimbangan. Menurut Heru, saat ini sudah terdapat 8 orang Cawabup Pamekasan yang tengah digodok. Kemudian akan dipilih dua nama Cabawup yang akan diajukan nanti ke DPRD Pamekasan. Delapan orang Cawabup itu terdiri atas tujuh laki-laki dan seorang wanita. Ada yang putra daerah Pamekasan juga dari luar Pamekasan. “Kami menghendaki dalam pergantian wabup Pamekasan ini harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Nah, delapan nama cawabup yang direkomendasi para tokoh ini, kita dalami dan nanti kita rapat di internal koalisi untuk melahirkan kesimpulan dua nama yang akan kami ajukan ke DPRD Pamekasan,” ujar Heru, yang tidak mau menyebut nama delapan cawabup Pamekasan. Heru mengaku dari sejumlah tokoh yang ditemui termasuk beliau menyambut positif langkah yang dilakukan koalisi pengusung. Dan beliau menghendaki kepada koalisi pengusung, agar pengganti posisi alma Raja’e, mengusulkan putra daerah. Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Moh Khomarul Wahyudi mengatakan, pihaknya tidak hanya menghendaki putra maupun putri daerah sebagai pengganti alm Raja’e, tetapi juga berharap kepada koalisi pengusung Berbaur, agar mengusulkan perwakilan dari pantura. Sebab alm Raja’e, semasa hidup merupakan putra terbaik pantura. “Yang perlu diingat juga, siapapun nanti yang menjadi wabup Pamekasan, sebagai pengganti posisi alm Raja’e, jangan melupakan jasa alm Raja’e. Ke lima anak yatim almarhum, mohon perhatikan juga. Karena faktanya, kemenangan Berbaur pada saat pilkada kemarin, suaranya banyak didukung dari pantura,” kata Khomarul Wahyudi. PAMEKASAN - Ada 34 bupati yang pernah memimpin Kabupaten Pamekasan sejak tahun 1530 sampai tahun 2023. Selain bupati definitif, juga ada bupati dengan status pelaksana tugas Plt. Berikut ini nama-nama bupati Pamekasan dari masa ke masa 1. Panembahan Ronggo Sukowati, Bupati Pamekasan, periode 1530-1616. 2. Pangeran Purboyo dan Pangeran Jimat, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, periode 1616-1624. 3. Pangeran Megatsari, Bupati Pamekasan, periode 1624. 4. R. Kanoman dan Wirosari Ghung Seppo Sumenep, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, periode 1685. 5. R. Dhaksena dan Adikoro I, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan periode 1685-1708. 6. R. Sasena dan Joyonegoro, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, periode 1708. 7. R. Asral dan Adikoro II, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, periode 1708-1737. 8. R. Sujono dan Adikoro III, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, 1737-1743. 9. R. Ismail dan Adikoro IV, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, periode 1743-1750. 10. Adiningrat, Bupati Pamekasan periode 1750-1752. 11. R. Alsari dan Cokroadiningrat I Ghung Seppo Pamekasan, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan periode 1752-1800. Ketua DPD PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno Pamekasan, Media Madura – Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur Heru Budi Prayitno ikut menanggapi pernyataan Bupati Baddrut Tamam yang tidak mengakui partai koalisinya. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak masalah karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Baddrut Tamam di hadapan semua partai pengusung. Bahkan, Heru meyakini Baddrut Tamam tidak mempunyai pemikiran seperti itu. “Ini satu-satunya Bupati di dunia yang menyatakan bahwa tidak ada lagi partai koalisi. Namun, perlu diingat saja, dulu waktu mencalonkan Bupati dia berangkat dari mana, bisa mendaftar ke KPU dari mana,” terang Heru Budi Prayitno, Senin 5/11/2018. Tapi, ungkap Heru, jika semua itu memang benar-benar terjadi, partai koalisi akan menjahuinya, dan tidak bisa membayangkan pemerintahan Berbaur selama 5 tahun ke depan. “Kalau pernyataan itu memang benar, pasti tidak ada Parpol yang mau berkoalisi lagi dengan dirinya,” ucapnya. Ketika disinggung mengenai perseteruan antara Bupati Baddrut Tamam dengan anggota Komisi II DPRD setempat Harun Suyitno yang menyuruh anggota DPRD belajar kembali jika ada yang mengatakan program Berbaur tidak masuk dalam RAPBD 2019. “Ini ada dua antara teks dan konteks. Teksnya apa dia mengatakan bahwa suruh belajar dan konteksnya belajar apa dulu. Seharusnya anggota DPRD nanyak ke Bupati belajar dalam konteks apa,” pungkasnya. Seperti diketahui PAN bersama PKB, PKS dan Gerindra adalah partai pengusung pasangan Baddrut Tamam- Raja’e pada pemilihan bupati-wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018. Reporter Zubaidi Editor Ahmadi

bupati pamekasan dari partai